Revitalisasi Pendidikan Budaya

Oleh: M. Abdurrohim
Indonesia hingga saat ini tidak memiliki data lengkap mengenai seni budaya yang tersebar di tiap daerah. Perlindungan hak cipta terhadap seni budaya juga sangat lemah, sedangkan publikasi multimedia secara internasional mengenai produk seni budaya masih sangat minim. (Kompas, 31 Agustus 2009). Ironis sekali untuk Negara yang mempunyai ratusan ribu jenis budaya yang tersebar dari sabang sampai merauke.
Budaya sebagai identitas bangsa merupakan hal yang sangat vital untuk sebuah Negara yang berdaulat di muka dunia. Karena pada dasarnya kekayaan budaya di sebuah Negara adalah bukti bahwa Negara tersebut berdaulat. Pengakuan Negara-negara lain di dunia akan semakin kuat jika budaya yang berasal dari suatu Negara adalah khas dan dapat di pertunjukkan.
Kenyataan yang sekarang terjadi di Negara Indonesia memang cenderung menunjukkan kelemahan atas penjagaan serta pelestarian budayanya. Berbagai kasus yang terjadi telah membuktikan hal tersebut. Persoalan yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia sejak tahun 1957 hingga sekarang adalah contoh konkrit bukti tersebut. Berbagai budaya yang dimiliki Indonesia telah diakui secara sepihak oleh Negara tetangga Malaysia. Lagu terang bulan yang pernah dihibahkan sebagai kenang-kenangan dari Indonesia telah menjadi lagu kebangsaan Malaysia, dan berbagai kasus lainnya hingga Tari pendet dari Bali yang dipakai Malaysia untuk iklan pariwisata. Sebenarnya apa yang sedang terjadi dengan internal Indonesia hingga hal-hal semacam itu dapat terjadi beruntun samapai sekarang.?.
Perlu membaca diri sendiri untuk menemukan jawaban yang demikian itu. Dari hasil polling yang dilakukan oleh kompas dapat diketahui bahwa budaya yang sekarang ini ada dalam masyarakat memang belum sepenuhnya terjaga oleh masyarakat Indonesia sendiri. Seperti perilaku memakai pakaian tradisional yang dinyatakan jarang dilakukan oleh masyarakat sebanyak 67,9 % responden juga pengalaman menceritakan dongeng dari daerah di Indonesia yang diakui oleh responden sebanyak 65,4 % . Padahal ketika budaya Indonesia dikabarkan telah dicuri oleh Malaysia antusias masyarakat Indonesia  untuk mengecam perbuatan tersebut cukup kuat dan banyak.  Hal ini menunjukkan bahwa proporsi antara tataran praktik dan gagasan mempunyai kontradiksi yang cukup mencolok. Banyak masyarakat yang peduli dengan budaya mereka pada waktu ada masalah dengan Negara lain. Hal ini cukup untuk mengartikan bahwa posisi kebudayaan local sekarang ini banyak yang masih terpinggirkan, terutama jika dihadapkan dengan kebudayaan global. Masyarakat tidak mau tahu dengan eksistensi budayanya kecuali hanya mengetahui sekilas bahwa budaya itu memang ada, akan tetapi mereka samasekali tidak peduli dengan pelestariannya. Bahkan masyarakat cenderung meminati budaya asing yang lagi trend.
Melihat permasalah tersebut maka perlu mencari jalan keluar yang sekiranya mampu mengubah paradigma masyarakat untuk tidak hanya mempunyai rasa memiliki namun juga tindakan untuk menjaga dan melestarikan budaya Indonesia.
Yang paling berperan penting disini adalah gerakan dari pemerintah untuk melakukan pengklasifikasian budaya. Dalam sebuah tulisan yang ditulis oleh Edi Setyawati mantan direktur jendral kebudayaan tahun 93-99 pengklasifikasian urusan budaya itu meliputi empat pilar pokok. Pertama, Sejarah, peninggalan sejarah budaya dan lingkungan. Kedua, Kesenian meliputi seni rupa, pertunjukan, sastra dan media rekam. Ketiga, Bahasa, falsafah, peninggalan niali-nilai budaya dan adapt istiadat. Keempat, Industri budaya yang urusannya berupa pendoromngan dan pembelaan untuk produk-produk industri budaya yang bermutu tinggi  dan mengandung isi yang bermakna bagi martabat bangsa.
Lantas yang juga perlu dilakukan adalah menegaskan kembali konsep pendidikan budaya yang ada di Indonesia sekarang ini. Terutama dari satuan pendidikan yang paling dasar atau sekolah dasar. Karena menurut catatan penulis, sekarang ini seni budaya mulai ditinggalkan, dan sekolah-sekolah mulai mengabaikan kegiatan kesenian budaya bangsa dalam kegiatan ekstrakurikuler seni budaya daerah, seperti latihan tari, angklung, atau gamelan. (Kompas, 03 September 2009).

Messianisme dan Konspirasi Hukum
Oleh: Muhammad Abdurrohim
Saat ini kepercayaan publik terhadap lembaga hukum tidak bisa pulih begitu saja, setelah beberapa hari ini konspirasi yang kuat mengakar telah terkuak secara langsung di hadapan publik. Dengan membaca perilaku publik sekarang ini, tampak sebuah prinsip budaya yang melekat kuat di pola pikir masyarakat kita yaitu perasaan ketokohan dalam diri publik atau yang biasa disebut dengan messianisme. Dalam situasi hukum yang tidak jelas di mata publik, masyarakat cenderung mencari sosok yang dianggap sebagai superhero atau penyelamat yang menjadi pemihak rakyat saat ini.
Karakter kuat yang dimiliki oleh pimpinan KPK tidak lain adalah buah dari komitmen dan tanggung jawab besar yang dilaksanakan secara baik dan benar. Publik sangat membutuhkan karakter yang demikian itu. Sehingga munculnya isu besar di tubuh KPK hanya menjadi nilai plus yang mendorong jiwa ketokohan publik semakin muncul di permukaan. Memori-memori tentang konspirasi yang sejak orde baru telah berdiri tegak sekarang timbul dan memaksa rasa geram publik semakin tampak. Rahasia umum telah dilegitimasi oleh terbukanya konspirasi di lembaga hukum tersebut. Dugaan publik seolah mendapat bukti yang kuat untuk mengatakan “ keadilan di negeri ini tidak lagi murni”. Dibalut dengan rasa ketokohan publik meluapkan emosinya dengan mengutuk orang-orang yang ada dibalik konspirasi hukum tersebut. Inilah yang disebut sebagai gejala messianisme.
Messianisme memang bukan untuk ranah-ranah hukum karena pada dasarnya messianisme muncul karena perasaan terdesak, takut, yang membutuhkan luapan emosi secara instan yaitu dengan menganggap sosok tertentu menjadi kunci dari segala persoalannya. Namun messianisme dalam pandangan Berdyaev lebih pada pemikiran yang dapat mempengaruhi tindakan manusia pada zamannya, termasuk dalam ranah hukum.
Ketidak transparannya hukum yang sedang berjalan di Indonesia saat ini menjadikan publik mengkuktus seorang tokoh atau lembaga yang mempunyai karater yang lebih kuat. Dan cenderung menganggap norma hukum yang telah ada tidak berlaku.
Gejala ini mirip dengan tindakan publik pada saat sudah tidak percaya lagi kepada pengobatan medis klinis, hingga percaya terhadap batu ajaib milik Ponari.
Sudah jelas bahwa publik Indonesia kini sangat krisis akan seorang figure yang dapat dielu-elukan. Hanya akhir-akhir ini muncul beberapa orang atau sosok yang yang benar-benar berpihak pada publik tersebut. Yaitu seorang sosok yang benar-benar berpihak pada rakyat, mampu dijadikan pelindung dari kejahatan laten. Dan yang mengayomi publik kelas bawah. Tapi itulah yang perlu dijadikan bahan refleksi para pemimpin kita saat ini. Terutama lembaga-lembaga hukum yang sekarang ini berada di sudut merah arena hukum yang ideal. Publik jelas memihak KPK yang selama ini dirasa membantu menggali akar-akar korupsi sebagai faktor kemiskinan di negeri ini. Dan sekarang ini lembaga hukum yang normatif perlu memperbaiki citra diri dan meneguhkan kembali komitmen yang dirasakan hilang oleh publik. Mencuri rasa ketokohan publik dengan refleksi diri dan mendeklarasikan ulang visi diri dari lembaga.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s